TANGERANGJASA – Gelombang intelektual muda di Kota Tangerang hari ini bertransformasi menjadi barisan penjaga demokrasi. Pada Rabu, 7 Januari 2026, ratusan mahasiswa dari berbagai aliansi menggelar aksi mimbar bebas yang sarat akan narasi perlawanan terhadap wacana Pilkada melalui DPRD. Langkah ini dipandang sebagai upaya penyelamatan kedaulatan rakyat yang dinilai tengah berada di persimpangan jalan.
Aksi massa yang dimulai pukul 13.00 WIB ini berpusat di Pintu Gerbang Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang dan berlanjut ke depan Gedung DPRD Kota Tangerang. Massa aksi merupakan gabungan dari berbagai universitas besar di wilayah Tangerang, di antaranya:
- Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT)
- Universitas Islam Syekh-Yusuf (UNIS) Tangerang
- Universitas Bina Nusantara (Binus) Alam Sutera
- Universitas Buddhi Dharma
Mengenakan almamater kebanggaan masing-masing, mereka membawa satu pesan tunggal: “Demokrasi Langsung adalah Harga Mati”.
Aksi ini dipimpin oleh Koordinator Lapangan, Ahmad Fauzi, yang juga merupakan aktivis mahasiswa dari UNIS Tangerang. Dalam orasinya yang menggelegar, Fauzi menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak bisa dijadikan pembenaran untuk memberangus hak pilih rakyat.
“Hari ini kita berdiri di sini bukan untuk kepentingan pragmatis, tapi untuk mengingatkan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan elit fraksi. Menyerahkan mandat ke DPRD sama saja dengan mengundang praktik transaksional kembali ke ruang gelap,” tegas Fauzi di hadapan massa yang riuh, Rabu (7/1/26).
Setelah sempat tertahan di gerbang utama, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh beberapa anggota legislatif yang sedang berada di kantor. Di antara anggota dewan yang turun langsung menemui massa yakni Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang, H. Turidi Susanto dan Prawoto Anggota Komisi I Bidang Pemerintahan.
Turidi Susanto menyatakan bahwa pihaknya menghargai aspirasi mahasiswa sebagai bentuk kontrol sosial yang sehat.
“Kami mencatat poin-poin keberatan rekan-rekan mahasiswa. Aspirasi mengenai penolakan Pilkada lewat DPRD ini akan kami sampaikan ke tingkat pusat melalui jalur fraksi masing-masing sebagai bahan pertimbangan nasional,” ujar Turidi di hadapan massa.
Mahasiswa tidak hanya bicara soal pasal hukum, tetapi juga soal martabat warga. Mereka berargumen bahwa Pilkada langsung memberikan ruang bagi “orang biasa” untuk memimpin tanpa perlu memiliki kedekatan dengan elit partai di parlemen.
“Pilkada langsung adalah laboratorium besar pendidikan politik. Melalui proses ini, pemilih muda di Kota Tangerang belajar memilih pemimpin berdasarkan rekam jejak, bukan berdasarkan kesepakatan elit,” tambah salah satu orator perwakilan mahasiswa Binus.
Aksi berakhir dengan tertib menjelang magrib. Sebagai bentuk aksi humanis, mahasiswa melakukan aksi “Pungut Sampah” di area unjuk rasa sebelum membubarkan diri. Perkembangan terkini menunjukkan bahwa aliansi mahasiswa ini akan segera merampungkan Naskah Akademik Penolakan yang disusun bersama para pakar hukum tata negara di masing-masing kampus.
Naskah tersebut rencananya akan diserahkan secara resmi kepada Ketua DPRD Kota Tangerang dan dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri serta DPR RI pada pekan depan.
Gerakan di jantung Kota Tangerang hari ini adalah pengingat bahwa demokrasi tetap hidup selama nalar kritis mahasiswa terus terjaga. Suara rakyat tetaplah hukum tertinggi yang tak boleh dikalahkan oleh kepentingan pragmatis kelompok tertentu. (Yusrizal)
t
