TJ- Proyek pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di SMKN 2 Kabupaten Tangerang menuai perhatian serius. Pasalnya, kegiatan vital seperti pengecoran beton lantai gedung berlangsung tanpa kehadiran konsultan pengawas dan pelaksana proyek di lapangan. Situasi ini memicu kekhawatiran akan standar kualitas teknis pekerjaan tersebut.
Pantauan awak media di lokasi mendapati sejumlah pekerja tengah sibuk meratakan adukan coran beton. Namun, dua pihak yang paling bertanggung jawab langsung atas aspek teknis dan kualitas pekerjaan—konsultan pengawas dan pelaksana proyek—justru absen.
Menurut pengakuan salah seorang pekerja di lokasi yang bernama Karyo, kehadiran konsultan pengawas sangat jarang. “Sejak pekerjaan dimulai di lokasi ini, pengawas baru sekali datang,” ungkap Karyo pada Rabu (3/11/2025). Ia menduga ketidakhadiran pengawas disebabkan pembagian tugas di banyak titik lokasi proyek lain.
Area yang sedang dicor rencananya akan digunakan untuk fasilitas Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah tersebut, sebuah program yang menyasar langsung kebutuhan siswa.
Absennya pengawasan ahli ini sontak menuai kritik dari masyarakat sipil. Jay, seorang aktivis dari Pantura, mempertanyakan akuntabilitas proyek tersebut. “Kalau kegiatan itu tanpa diawasi oleh pengawas yang berwenang, apakah bisa dipertanggungjawabkan kalau kegiatan pengecoran itu sudah sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan?” tanya Jay kritis.
Jay menegaskan bahwa kondisi di lapangan menunjukkan adanya kelemahan koordinasi yang nyata di tingkat instansi terkait. Ketiadaan pengawasan saat momen krusial pengecoran berisiko menghasilkan kualitas bangunan di bawah standar, yang pada akhirnya dapat merugikan fasilitas publik yang seharusnya aman dan fungsional. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan pengawasan ketat dalam setiap proyek pembangunan yang menggunakan anggaran daerah
