TANGERANGJASA.ID-Fenomena sosial yang memprihatinkan mulai terlihat di Perumahan Taman Mangu Indah. Intensitas banjir yang kian sering terjadi akibat luapan Kali Ciputat memaksa sejumlah warga menyerah pada keadaan dan memilih meninggalkan rumah mereka. Pantauan di lapangan menunjukkan deretan spanduk “dijual” terpampang di pagar-pagar rumah yang kini kosong tanpa aktivitas.
Kondisi fisik perumahan mencerminkan dampak buruk dari genangan air yang terus berulang. Bekas genangan air berwarna cokelat masih membekas di dinding dan pagar bangunan, sementara infrastruktur jalan mulai retak, tidak rata, serta ditumbuhi lumut—sebuah indikator visual bahwa area tersebut sangat sering terendam.
Ketua RT 04 RW 12 Taman Mangu Indah, Imawan Susanto (52), mengungkapkan bahwa siklus banjir kini terasa kian pendek. “Sekarang banjir terus, hujan sedikit langsung banjir. Dikit-dikit banjir,” ujarnya pada Selasa (5/5/2026). Tekanan psikologis dan fisik akibat harus terus-menerus membersihkan lumpur serta memperbaiki barang yang rusak menjadi alasan utama warga memutuskan untuk pindah ke wilayah yang lebih aman seperti BSD, Karawaci, atau Depok.
Analisis Penyebab: Dari Hulu Hingga Tata Ruang Para ahli dan warga mencatat bahwa persoalan ini bersifat multidimensi. Beberapa faktor kunci yang diidentifikasi meliputi:
-
Berkurangnya Resapan di Hulu: Pertumbuhan pemukiman yang masif di wilayah hulu dinilai mengurangi daya serap tanah secara signifikan, sehingga debit air yang mengalir ke hilir semakin besar.
-
Anomali Aliran Sungai: Adanya dugaan perubahan aliran Kali Ciputat di kawasan Bintaro yang tidak sesuai dengan kondisi teknis semestinya turut memperburuk luapan di wilayah Taman Mangu.
-
Pengelolaan Lingkungan: Pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar fisik sungai, melainkan tentang kegagalan pengelolaan ruang. Berkurangnya area resapan menyebabkan limpasan air (run-off) meningkat drastis dan langsung membebani badan sungai.
Kondisi ini menjadi alarm keras bagi pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan memastikan sistem pengendalian banjir dilakukan secara integratif dari hulu hingga hilir.
