Tangerangjasa News — Gelar kesarjanaan ternyata belum sepenuhnya menjadi jaminan mutlak untuk langsung terserap dalam ekosistem dunia kerja modern. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tangerang merilis data makro ketenagakerjaan yang merekam bahwa sebanyak 3.567 orang lulusan strata-1 (S1) atau sarjana di wilayah tersebut berstatus menganggur sepanjang tahun 2025.
Struktur angka tersebut merupakan irisan dari total 128.865 angkatan kerja berpendidikan tinggi di Kabupaten Tangerang. Di sisi lain, potret penyerapan tenaga kerja menunjukkan performa yang cukup masif, di mana sebanyak 125.298 orang lulusan sarjana tercatat telah berhasil masuk ke dalam sektor produktif alias sudah bekerja.
“Di tahun 2025, pengangguran yang sarjana di Kabupaten Tangerang ada 3.567 dan yang sudah bekerja 125.298,” beber Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Tangerang, Masayu Nourma Yunita Sari, saat dikonfirmasi pada Selasa (18/8/2026).
Tren Penurunan TPT dan Batasan Metodologi Survei
Kendati angka ribuan sarjana tanpa pekerjaan ini sekilas terlihat mengkhawatirkan, potret jangka panjang justru memperlihatkan dinamika pemulihan ekonomi yang positif. Jika dikomparasikan dengan lini masa tahun sebelumnya, angka pengangguran terbuka di tingkat lulusan universitas ini mengalami tren penurunan yang sangat tajam.
Pada tahun 2024, volume sarjana yang menganggur di Kabupaten Tangerang sempat membengkak hingga menyentuh angka 8.555 jiwa. Penurunan volume ini secara otomatis mereduksi indeks Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) khusus kelompok akademisi di wilayah penyangga ibu kota tersebut.
“Jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT) Sarjana juga mengalami penurunan, dari yang 5,77 persen pada tahun 2024 menjadi 2,77 persen di tahun 2025,” urai Nourma secara merinci.
Meskipun menyajikan fluktuasi angka agregat yang jelas, otoritas statistik daerah mengakui tidak memegang basis data mikro mengenai klaster keilmuan para pencari kerja tersebut. BPS tidak memiliki rincian detail mengenai latar belakang fakultas, jurusan, maupun program studi spesifik dari 3.567 sarjana yang belum terserap pasar kerja tersebut.
Keterbatasan ini terjadi lantaran pengumpulan instrumen data ketenagakerjaan oleh BPS bersandar pada metode survei periodik. Konsekuensinya, output interpretasi yang dihasilkan murni bersifat data makro dan tidak dirancang untuk menjangkau klasifikasi mikro sektoral institusi pendidikan.
“Pendataan kami bersifat makro dan tidak sampai pada klasifikasi jurusan atau program studi,” pungkas Nourma mengakhiri keterangannya.
t
