Tangerangjasa News – Di tengah kepungan air setinggi 6 meter yang merendam Perumahan Periuk Damai hingga Sabtu malam (24/01/2026), sebuah drama kemanusiaan yang menyesakkan dada terjadi di posko pengungsian Masjid Al-Jihad. Di tempat suci yang seharusnya menjadi ruang setara bagi para pencari suaka bencana, justru muncul tembok tak kasat mata berupa “sekat birokrasi domisili” yang mencederai keadilan distribusi bantuan.
Laporan lapangan menunjukkan adanya disparitas mencolok dalam perlakuan terhadap pengungsi. Di lantai dua masjid, nampak jelas bagaimana bantuan eksklusif dengan spesifikasi premium hanya mengalir ke kelompok tertentu berdasarkan basis RT. Warga yang terdaftar di RT 05, misalnya, mendapatkan akses pada makanan siap saji berkualitas, roti, hingga paket sembako dan mi instan. Sementara itu, warga dari RT lain yang berada di titik koordinat yang sama hanya bisa menelan ludah sembari menerima nasi bungkus standar.
Lebih ironis lagi, praktik favoritisme ini diduga meluas hingga ke tamu-tamu non-korban yang berkunjung, yang justru pulang membawa bingkisan dari koordinator, sementara korban terdampak di depan mata diabaikan hanya karena perbedaan nomor RT.
Secara intelektual, kita harus melihat bahwa kebutuhan pengungsi bukan sekadar urusan perut untuk hari ini. Di balik tatapan kosong para orang tua, ada kalkulasi sosiologis dan ekonomi yang berat. Mereka memikirkan bagaimana cara membersihkan rumah dari lumpur beracun pasca-banjir, mengganti peralatan rumah tangga yang hancur, hingga menyelamatkan kendaraan yang terendam.
Kebutuhan akan dana tunai (cash assistance) menjadi sangat mendesak. Uang tunai memberikan martabat bagi pengungsi untuk menentukan prioritas pemulihan mereka sendiri—terutama untuk membeli kembali peralatan sekolah anak-anak yang hanyut dan biaya perbaikan kendaraan.
Sudah saatnya skema mitigasi bencana di Kota Tangerang meninggalkan pola pendataan kaku berbasis RT di dalam satu titik pengungsian. Pendataan harus bersifat lokasi-sentris; siapa pun yang berada di titik pengungsian tersebut adalah satu kesatuan korban yang berhak mendapatkan standar bantuan yang sama.
Donatur dari instansi besar hingga masyarakat sipil menyumbang untuk “Korban Banjir Periuk Damai”, bukan untuk konstituen RT tertentu. Transparansi dan akuntabilitas para koordinator lapangan kini menjadi pertaruhan moral di mata publik nasional.(Hasyim)
t
