TangerangjasaNews-Pengumuman Nomor: 829/38-Pansel.JPT/2026 yang dirilis BKPSDM Tangsel pada 13 April 2026 ini tampak seperti “oase administratif” yang rapi. Nama-nama seperti Mukroni, Hadi Widodo, hingga Ika muncul dengan skor-skor meyakinkan di atas 70 dan 80. Namun, di luar ruang-ruang ujian yang steril itu, udara Tangsel sedang sesak oleh residu ketidakpuasan warga.
Ada diskoneksi yang bersifat ontologis di sini. Pemerintah Kota (Pemkot) sibuk memoles wajah birokrasi melalui seleksi terbuka, sementara di akar rumput, kasus Loka Padel BSD menjadi monumen hidup bagi apa yang disebut sebagai “kegagalan transparansi”. Protes warga yang tidak didengar dan aksi Gema Kosgoro yang menyoroti kebisuan Aparat Penegak Hukum (APH) adalah bukti bahwa ada sumbatan dalam komunikasi kekuasaan.
Fenomena ini tidak berdiri sendiri. Di level nasiona, publik sedang menggugat etika pejabat publik. Jika di Jakarta kita bicara tentang sengketa kebijakan besar, di Tangsel kita bicara tentang hak-hak warga lokal yang terabaikan oleh komersialisasi lahan (Loka Padel). Seleksi eselon II.b ini seharusnya bukan sekadar rotasi kursi, melainkan upaya “taubat birokrasi” atas ketertutupan informasi yang selama ini dikeluhkan.
Tantangan Posisi Strategis:
- Kasat Pol PP & Kadisperindag: Dua posisi ini adalah ujung tombak. Publik bertanya: Apakah pejabat baru (seperti Dahlan atau Mochamad Hardi) berani menertibkan unit usaha yang melanggar aturan meskipun milik entitas besar? Ataukah mereka hanya akan menjadi instrumen kekuasaan yang represif terhadap rakyat kecil namun permisif terhadap modal besar?
- Kepala BKAD & Staf Ahli: Integritas keuangan dan kemasyarakatan diuji di sini. Kasus Loka Padel adalah potret gagalnya pengelolaan aset dan koordinasi kemasyarakatan.
Seleksi ini tidak boleh hanya menjadi ritual formalitas untuk mengisi kekosongan jabatan. Jika pejabat yang terpilih nantinya tetap memelihara tradisi “bungkam” terhadap keluhan warga BSD atau mengabaikan teriakan mahasiswa, maka skor 80 atau 90 sekalipun hanyalah angka kosong yang kehilangan ruh kemanusiaannya.
Kita tidak butuh birokrat yang sekadar pintar menghitung aset, kita butuh pemimpin yang punya telinga untuk mendengar keresahan dan punya keberanian untuk berkata “tidak” pada ketidakadilan. Karena pada akhirnya, kedaulatan ada di tangan warga, bukan di tumpukan berkas panitia seleksi.
Analisis Rekam Jejak Kandidat di Pusaran Isu Publik
- Mukroni (Camat Pamulang – Calon Kadispora & Kadisperindag)
- Mukroni dikenal cukup reaktif terhadap aduan masyarakat terkait penertiban bangunan liar (bangli) di kawasan pemukiman untuk estetika lingkungan.
- Sebagai kandidat di dua dinas berbeda, ia membawa modalitas “tegas di lapangan”. Namun, dalam kasus Loka Padel BSD, publik tidak butuh sekadar pembongkaran lapak PKL, melainkan keberanian melawan “pelanggaran tata ruang” yang dilakukan oleh korporasi atau entitas besar. Apakah ketegasan Mukroni di Pamulang akan tetap tajam saat berhadapan dengan kepentingan modal di BSD?
- Hadi Widodo (Sekda DLH – Calon Kepala BKAD & Kadisperindag)
- Di DLH, ia sering menekankan narasi warisan lingkungan bagi anak cucu dan aktif memberikan penghargaan bagi penggiat lingkungan.
- Sebagai orang lingkungan yang kini membidik kursi pengelola aset (BKAD), Hadi memiliki beban moral ganda. Kasus Loka Padel adalah potret nyata di mana “aset” (lahan) berbenturan dengan “lingkungan” dan kenyamanan warga. Publik menunggu: apakah ia akan mengelola aset dengan kacamata konservasi, atau justru terjebak dalam logika komersialisasi lahan yang selama ini dikritik?
- Dahlan (Camat Serpong Utara – Calon Kasat Pol PP)
- Berada di wilayah strategis Serpong, Dahlan berada di “episentrum” pembangunan.
- Sebagai calon Kasat Pol PP, ia adalah calon eksekutor utama penegakan Perda. Jika ia terpilih, Loka Padel akan menjadi ujian pertama. Apakah ia akan melanjutkan tradisi “tidak transparansinya APH” yang diprotes Gema Kosgoro, atau berani melakukan audit lapangan secara terbuka? Kasat Pol PP baru harus berhenti menjadi “tameng” pemerintah dan mulai menjadi “pelindung” hak tata ruang warga.
Jika kita menengok prahara isu transparansi pejabat dan konflik agraria/tata ruang sedang menjadi tren utama. Di Tangsel, kasus Loka Padel BSD adalah miniatur dari krisis nasional tersebut:
- Demonstrasi Gema Kosgoro: Mencerminkan mosi tidak percaya kaum intelektual muda terhadap “kongkalikong” birokrasi dan aparat.
- Ketertutupan Informasi: Sama seperti isu korupsi di tingkat pusat, ketidakmauan Pemkot membuka dokumen perizinan Loka Padel menunjukkan birokrasi yang masih “alergi” terhadap pengawasan publik.
Nilai tinggi dalam seleksi (seperti angka 80 milik Hadi Widodo atau 77 milik Dahlan) tidak akan berarti apa-apa jika tidak dikonversi menjadi keberpihakan pada warga. Tangsel sedang berada di titik nadir kepercayaan publik.
Siapapun yang akhirnya dipilih oleh Wali Kota dari daftar tiga besar ini, mereka memikul beban untuk membersihkan “dosa-dosa” transparansi masa lalu. Jangan sampai pejabat eselon II.b yang baru ini hanya menjadi “stempel legalitas” bagi perusakan tata ruang di masa depan.**
t
