TangerangjasaNews– Kabut gelap yang menyelimuti sengketa Loka Padel di BSD akhirnya mulai tersibak namun dengan aroma yang menyengat. Inspektorat Kota Tangerang Selatan resmi merilis hasil pemeriksaan: tiga oknum dipastikan terjaring sanksi disiplin berat, dengan rekomendasi terkuat berupa pemutusan hubungan kerja (pemecatan).
Kepala Inspektorat Tangsel, Achmad Zubair, menegaskan bahwa bola kini berada di tangan BKPSDM. “Pemeriksaan sudah selesai. Ada tiga orang, dua dari Satpol PP (PPPK) dan satu dari Dinas Sosial. Amanat pimpinan jelas: lakukan sanksi tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Keputusan ini muncul di tengah mosi tidak percaya yang digelorakan warga BSD dan aksi Gema Kosgoro yang menyoroti “mandulnya” penegakan hukum terhadap Loka Padel. Rekomendasi pemecatan terhadap oknum berpangkat rendah (PPPK) memicu pertanyaan intelektual: Apakah mereka bertindak atas inisiatif pribadi, atau sekadar “pesuruh” dari sebuah sistem yang memang sudah lapuk?
Kasus Loka Padel bukan sekadar soal izin usaha padel tennis yang diprotes warga karena kebisingan dan tata ruang, melainkan soal komodifikasi wewenang. Ketika aparat yang seharusnya menyegel justru menerima “uang pelicin”, maka di situlah keadilan di Tangsel sedang berada di titik nadir.
Pengumuman sanksi ini bertepatan dengan rilis tiga besar calon pejabat eselon II.b. Nama-nama calon Kasat Pol PP dan Kadisperindag yang baru kini memikul beban sejarah. Publik menunggu: apakah pejabat baru ini memiliki “nyali” untuk melakukan audit total terhadap izin Loka Padel, atau hanya akan melanjutkan gaya kepemimpinan yang permisif terhadap pelanggaran selama ada “kompensasi” di bawah meja?
Penetapan sanksi ini harus menjadi entry point bagi pembersihan sistemik, bukan sekadar drama teatrikal untuk menenangkan massa sementara waktu agar proyek Loka Padel tetap bisa melenggang tanpa gangguan.
Pada akhirnya, memecat tiga oknum adalah hal mudah secara administratif. Namun, memulihkan kepercayaan warga BSD dan masyarakat Tangsel yang telah terluka oleh ketidakterbukaan APH adalah urusan lain. Loka Padel telah menjadi cermin retak birokrasi kita; jika cermin itu tidak diganti secara total, maka siapapun pejabat eselon II.b yang terpilih, ia hanya akan melihat wajah kekuasaan yang buruk rupa.**
t
