TANGERANGJASA.ID- – Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) resmi menghadirkan kebijakan inovatif untuk mempermudah para pemilik kendaraan bekas. Terhitung mulai 1 Mei hingga 31 Desember 2026, masyarakat tetap dapat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tanpa harus melampirkan KTP pemilik pertama.
Kebijakan ini merupakan langkah konkret dalam memberikan solusi bagi warga yang sering terkendala masalah administratif identitas pemilik sebelumnya. Sebagai gantinya, pemohon cukup mengisi surat pernyataan sebagai pengguna terakhir kendaraan di kantor Samsat dan mencantumkan nomor telepon aktif untuk keperluan verifikasi.
Meskipun alur layanan di Samsat tetap berjalan normal seperti biasa, terdapat komitmen yang harus dipenuhi oleh para wajib pajak. Syarat utama dari kemudahan ini adalah kesediaan pemilik baru untuk melakukan proses balik nama secara mandiri pada tahun 2027 mendatang.
Tujuan utama dari kebijakan ini tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mempermudah layanan, tetapi juga untuk menertibkan basis data administrasi kendaraan di wilayah Banten. Namun, perlu dipahami bahwa kemudahan ini memiliki konsekuensi: data kendaraan akan masuk ke dalam sistem pengawasan, dan jika kewajiban balik nama pada tahun 2027 tidak dipenuhi, kendaraan tersebut terancam diblokir dalam sistem.
Kebijakan ini menjadi momentum bagi “Sedulur Banten” untuk merapikan status administrasi kendaraan mereka selagi masa berlaku kebijakan masih panjang.
