Pemerintah Kota Tangerang Selatan berkolaborasi dengan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam mengampanyekan literasi digital sehat bagi siswa sekolah dasar di UPTD SDN Cirendeu 03, Rabu (12/8/2026). Wali Kota Benyamin Davnie menegaskan bahwa pengawasan gawai (gadget) memerlukan keterlibatan seimbang antara sekolah dan orang tua di rumah guna melindungi anak dari risiko disrupsi teknologi.
TANGERANG SELATAN — Membesarkan anak di era modern tidak lagi sekadar urusan mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan fasilitas fisik, melainkan bagaimana membentengi nalar mereka dari serbuan arus informasi tanpa batas. Mengingat krusialnya tantangan tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Pemkot Tangsel) mengolaborasikan sektor pendidikan lokal dengan gerakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam agenda edukasi “PPATK Mengajar” di UPTD SDN Cirendeu 03, Rabu (12/8/2026).
Intervensi ini diarahkan untuk menanamkan kesadaran fundamental sejak dini kepada anak-anak sekolah dasar mengenai tata cara penggunaan perangkat digital secara presisi, sehat, dan bertanggung jawab. Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang hadir langsung memberikan atensi, memaparkan data sosiologis bahwa anak-anak generasi masa kini lahir dan tumbuh di episentrum disrupsi teknologi yang berjalan masif. Jika tidak dibekali literasi yang kuat, gawai dapat berbalik menjadi instrumen destruktif bagi tumbuh kembang mental anak.
“Ini menjadi penting karena mereka berada di era disrupsi teknologi saat ini, sehingga sangat tepat apabila kolaborasi ini dilaksanakan dan dikembangkan di Tangerang Selatan,” ungkap Benyamin.
Selain menyuntikkan edukasi kognitif, aliansi taktis ini juga ditandai dengan aksi nyata berupa penyerahan bantuan buku bacaan dari PPATK guna merevitalisasi perpustakaan sekolah dan mendongkrak indeks literasi konvensional di lingkungan UPTD SDN Cirendeu 03.
Dari perspektif tata kelola perilaku anak, Benyamin menyoroti lembar deklarasi penggunaan perangkat digital secara bijak yang diucapkan oleh para siswa. Menurutnya, janji moral tersebut akan berakhir sebagai dokumen seremonial yang mandul jika tidak dipahami dan dikawal oleh ekosistem di luar sekolah, terutama lingkungan domestik keluarga.
Secara matematis, Benyamin membedah pembagian ruang waktu harian seorang anak ke dalam skema data yang berimbang. Sekolah hanya mengontrol sepertiga dari total durasi hidup anak dalam sehari, sementara sisa waktu terbesar berada di bawah otoritas pengawasan keluarga dan interaksi sosial masyarakat.
“Orang tuanya juga harus memahami soal deklarasi itu, karena nanti yang mengawasi di rumah terkait bagaimana mereka menggunakan gadget adalah orang tua. Jadi, anak itu sepertiga waktunya di sekolah, sepertiga di rumah, sepertiga lagi di lingkungan lainnya. Ini yang harus kita seimbangkan,” beber Benyamin merinci pembagian kendali kontrol sosial tersebut.
Oleh karena itu, Pemkot Tangsel mendesak para orang tua untuk bertindak sebagai filter pertama dan utama di rumah. Pengawasan yang seimbang—bukan sekadar melarang secara represif atau membiarkan secara liberal—menjadi kunci utama agar anak mampu memetik manfaat positif dari kemajuan digital tanpa harus terperosok ke dalam lubang ancaman siber, mulai dari kecanduan gawai hingga paparan konten negatif yang merusak memori perkembangan anak.
t
