Pemerintah Kota Tangerang menegaskan komitmen strategis untuk menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pasca-mendengarkan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT ke-81 RI, Pemkot dan DPRD sepakat mempercepat implementasi program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembenahan regulasi daerah guna mengeliminasi hambatan pertumbuhan ekonomi.
TANGERANGJASA NEWS — Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah sering kali terjebak dalam sekat-sekat ego sektoral yang mengakibatkan kebijakan nasional layu sebelum berkembang di tingkat lokal. Menyadari ancaman disintegrasi program tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang bergerak cepat mengunci komitmen linieritas kebijakan pasca-Rapat Paripurna DPRD Kota Tangerang dalam rangka mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia pada momentum HUT ke-81 RI, Jumat (14/8/2026).
Langkah penyesuaian ini diposisikan sebagai momentum krusial untuk mengonversi spirit kemerdekaan menjadi program peningkatan kesejahteraan yang konkret. Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, secara eksplisit menyatakan bahwa rancangan pembangunan Kota Tangerang pada tahun anggaran berjalan wajib tunduk dan selaras dengan arah baru kebijakan nasional di bawah komando Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama intervensi daerah akan diarahkan pada penguatan program fundamental seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pemenuhan akses pendidikan lewat program Sekolah Rakyat.
“Intinya bagaimana kita bisa melanjutkan perjuangan para bangsa kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak hal yang kita dengarkan dari Pak Presiden, kaitannya dengan MBG, kemudian Sekolah Rakyat yang begitu besar perannya,” tegas Sachrudin di hadapan awak media usai rapat paripurna.
Sachrudin menambahkan, parameter keberhasilan otonomi daerah hari ini diuji dari seberapa presisi regulasi lokal mampu mengeksekusi visi makro kepala negara. Penyelarasan ini krusial agar tetesan anggaran dari pusat maupun daerah tidak menguap dalam birokrasi, melainkan langsung menyentuh lapisan masyarakat paling rentan.
Dari sudut pandang parlemen, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri Septiawan Permana, memberikan catatan kritis sekaligus taktis terkait struktur makro ekonomi daerah. Menurutnya, pidato kenegaraan presiden harus direspon oleh pemerintah daerah melalui evaluasi radikal terhadap seluruh regulasi yang berpotensi menghambat akselerasi pembangunan dan investasi.
Andri menekankan, sinkronisasi tidak boleh berhenti pada tataran retorika politik, melainkan harus dituangkan ke dalam kerangka kerja (framework) anggaran yang akuntabel. Evaluasi terhadap peraturan daerah yang tumpang tindih menjadi harga mati untuk memicu pertumbuhan ekonomi daerah.
“Yang paling penting yang harus kita soroti adalah ada upaya untuk sama-sama merapikan regulasi yang selama ini menghambat proses percepatan ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di daerah,” cetus Andri lugas.
Lebih jauh, politisi parlemen ini menggarisbawahi urgensi reposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran daerah, menurut data dan analisis legislatif, harus dikembalikan fungsinya sebagai jaring pengaman sosial (social safety net) yang berorientasi penuh pada kebutuhan mendasar rakyat, terutama di sektor kesehatan publik dan pemulihan daya beli.
Kota Tangerang dinilai telah memiliki modalitas yang kuat melalui capaian cakupan jaminan kesehatan yang tinggi, sehingga sisa fiskal daerah dapat dialokasikan untuk menyokong program pemenuhan gizi nasional di tingkat lokal.
t