TangerangjasaNews-Kericuhan pada Muscab PKB Kabupaten Tangerang yang digelar pada 10 April 2026 di Gedung DPC PKB, Tigaraksa, bukan sekadar benturan fisik, melainkan manifestasi dari kebekuan komunikasi politik. Peristiwa ini mencerminkan bagaimana sebuah institusi demokrasi gagal mengelola “energi perubahan” dari akar rumput, yang dalam bahasa filsafat politik adalah kegagalan mengakomodasi subjek-subjek baru.
Berikut adalah detail mendalam mengenai dinamika tersebut:
- Prahara Mosi Tidak Percaya: Konflik meledak ketika sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC), yang dipelopori oleh Abdurrosyid dari PAC Kelapa Dua, mengepung lokasi acara. Mereka membawa spanduk bertuliskan “Perubahan DPC PKB Untuk Kontribusi Nyata”, sebuah tuntutan eksistensial bagi masa depan partai.
- Titik Didih Akibat Kebuntuan: Bentrokan fisik hampir terjadi antara massa pengunjuk rasa dengan kelompok pengamanan internal (Panji Bangsa). Ketegangan ini dipicu oleh penolakan terhadap kepemimpinan petahana, Moh Nur Kholis, yang dinilai kurang responsif terhadap dinamika di tingkat basis.
- Krisis Representasi: Abdurrosyid menyatakan bahwa aksi ini adalah “akumulasi dari aspirasi yang tersumbat”. Terdapat persepsi kuat di tingkat PAC bahwa struktur DPC saat ini telah kehilangan “telinga” untuk mendengar kegelisahan kader bawah, mengubah musyawarah yang seharusnya menjadi ruang dialektika menjadi sekadar ritual stempel kekuasaan.
- Intervensi Keamanan: Aparat kepolisian terpaksa turun tangan untuk meredam eskalasi. Massa akhirnya membubarkan diri setelah melakukan aksi simbolis di depan kantor, namun bara ketidakpuasan tetap menyala karena belum ada mediasi konkret dari DPP PKB.
Dinamika ini menjadi paradoks; sebuah partai yang lahir dari rahim reformasi justru terjebak dalam pusaran sentralisme yang memicu pemberontakan intelektual dan fisik dari para kadernya sendiri.
Pakar Politik Ichsan berpendapat soal kericuhan yang sempat viral, Kericuhan ini adalah tanda bahwa “IQ organisasi” sedang mengalami defisit. Presiden pun seharusnya memberikan atensi, bukan pada kerusuhannya, melainkan pada kualitas demokrasi internal partai yang mulai keropos. Tanpa restrukturisasi yang inklusif, partai hanya akan menjadi fosil politik di tengah masyarakat Tangerang yang semakin kritis.
Musyawarah mufakat adalah jalan pulang, namun tanpa pengakuan terhadap kekeliruan tata kelola, mufakat hanyalah topeng bagi otoritarianisme lokal.**
t
