TANGERANGJASA NEWS – Sejarah kriminalitas di Kabupaten Tangerang mencatat salah satu noda paling kelam dalam dekade terakhir melalui kasus pembunuhan berencana dan mutilasi yang menimpa Nur Atikah alias Nuri (33) pada April 2016. Tragedi yang terjadi di sebuah kontrakan di Desa Telagasari, Cikupa, ini bukan sekadar tindak pidana murni, melainkan kulminasi dari fenomena manipulasi relasi kuasa, kebohongan identitas, dan kegagalan pertanggungjawaban moral yang berakhir pada fatalitas ganda: hilangnya nyawa seorang ibu dan janin berusia tujuh bulan.
Kasus ini bermula dari relasi kerja yang berlanjut pada hubungan tanpa ikatan sah, di mana pelaku, Kusmayadi alias Agus (31), secara sadar merekayasa status lajang demi memperdaya korban. Ketika Nuri menuntut legalitas pernikahan demi masa depan anak dalam kandungannya, kebohongan Agus membentur tembok realitas. Ketidakmampuan pelaku dalam menghadapi konsekuensi logis dari perselingkuhan dan tekanan finansial memicu mekanisme pertahanan diri yang destruktif.
Pada 10 April 2016, Agus melakukan tindakan kekerasan ekstrem yang merenggut napas Nuri selama 30 menit—sebuah durasi yang menunjukkan intensitas kemarahan dan ketiadaan empati. Langkah pengecut berlanjut dengan upaya penghilangan jejak melalui mutilasi dan pembuangan sisa tubuh di berbagai titik di Tangerang, yang melibatkan subordinasi paksa terhadap rekan kerjanya, Erik.
Kasus ini memicu gelombang kemarahan publik yang luar biasa, mendorong Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan berbagai aktivis hak perempuan untuk bersuara lantang. Secara yuridis, tindakan Agus memenuhi unsur Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana. Namun, lebih jauh dari itu, kasus ini menyoroti kerentanan perempuan perantau yang seringkali menjadi target manipulasi domestik.
Vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan majelis hakim PN Tangerang dianggap sebagai refleksi timbangan keadilan atas hilangnya dua nyawa sekaligus. Meski pelarian Agus berakhir di sebuah rumah makan di Surabaya pada 20 April 2016, luka sosial yang ditinggalkan menjadi pengingat bagi otoritas mengenai pentingnya penguatan edukasi pranikah dan perlindungan hukum bagi perempuan dalam hubungan non-formal.
Tragedi ini meninggalkan pesan abadi bahwa setiap kebohongan yang dipelihara hanya akan melahirkan kehancuran. Perlindungan terhadap perempuan dan anak bukan hanya tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab moral kolektif untuk memastikan tidak ada lagi “Nuri-Nuri” lain yang menjadi korban kepengecutan pria yang lari dari tanggung jawab.
t
