SERANG – Kualitas lanskap pendidikan di Provinsi Banten secara konsisten terus menunjukkan grafik perkembangan yang positif dan terukur. Berdasarkan instrumen data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025, Angka Melek Huruf (AMH) generasi muda di Provinsi Banten sukses menyentuh angka mutakhir 99,95 persen. Capaian hulu ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh klaster usia produktif di Banten telah menguasai kompetensi dasar membaca dan menulis, yang bertindak sebagai fondasi utama penataan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).
Tingginya indeks literasi dasar tersebut berbanding lurus dengan perluasan aksesibilitas masyarakat terhadap institusi pendidikan formal, di mana Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada jenjang dasar tercatat kokoh di posisi 99,52 persen.
Keberhasilan makro ini disokong oleh kompetensi tenaga pendidik yang prima. Data empiris menunjukkan bahwa lebih dari 97 persen guru di Provinsi Banten telah memenuhi kualifikasi akademik standar minimal strata satu (S1) atau diploma empat (D4). Kendati demikian, tantangan struktural penataan sektor pendidikan ke depan mulai bergeser ke arah adaptasi teknologi, mengingat Susenas 2025 mencatat sebanyak 84,38 persen pelajar di Banten telah aktif memanfaatkan jaringan internet untuk aktivitas belajar.
“Teknologi digital telah menjadi pilar penting dalam kegiatan instruksional harian siswa. Namun, pemerintah daerah mencermati adanya kesenjangan (gap) pada aspek perangkat pendukung, di mana pemanfaatan laptop atau komputer oleh pelajar baru berada di angka 20,11 persen, sementara mayoritas masih bergantung pada telepon seluler. Kondisi ini menjadi prioritas taktis pemda untuk memperkuat pemerataan infrastruktur digital dari hulu ke hilir,” ungkap perwakilan otoritas pendidikan daerah, Senin (1/6/2026).
Guna menjawab tantangan aksesibilitas finansial dan mengikis angka putus sekolah secara radikal, Pemerintah Provinsi Banten secara progresif terus memperluas jangkauan kebijakan Program Sekolah Gratis untuk jenjang pendidikan menengah atas. Program strategis yang diinisiasi oleh Gubernur Banten, Andra Soni, ini dirancang secara inklusif dengan merangkul sekolah-sekolah swasta yang selama ini menjadi alternatif serapan siswa.
Hingga akhir tahun 2025, tercatat sebanyak 801 sekolah swasta yang terdiri dari SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta telah resmi terintegrasi ke dalam skema jaring pengaman fiskal ini, dengan total 60.705 siswa yang terverifikasi menerima manfaat pembebasan biaya pendidikan. Langkah pelembagaan anggaran ini dipastikan berlanjut secara masif pada tahun ajaran 2026-2027.
Sebagai bentuk komitmen perluasan asas keadilan sosial, Pemprov Banten pada tahun ajaran baru ini memperluas intervensi Program Sekolah Gratis tersebut hingga menjangkau Madrasah Aliyah (MA) swasta. Melalui perluasan subsidi pendidikan yang integratif dan berkepastian hukum ini, Pemprov Banten optimistis dapat melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara literasi konvensional, melainkan juga tangguh, adaptif, dan berdaya saing global secara berkelanjutan.
