Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberhasilan kabinetnya merealisasikan swasembada pangan nasional hanya dalam kurun waktu satu tahun dari target awal empat tahun. Dalam Laporan Kinerja Pemerintahan 21 bulan berjalan yang disampaikan pada Sidang Tahunan MPR RI 2026, akselerasi kedaulatan agraria tersebut ditopang oleh pemangkasan radikal 145 regulasi birokrasi pupuk yang sukses menurunkan harga eceran bagi petani sebesar 20 persen sekaligus melipatgandakan laba PT Pupuk Indonesia hingga 252,8 persen.
Tangerangjasanews— Eksistensi dan kedaulatan sebuah bangsa tidak ditentukan oleh seberapa gaduh retorika politik elektoralnya, melainkan dari kemampuan negara tersebut menjamin isi piring dan ketersediaan kalori bagi seluruh rakyatnya tanpa terkecuali. Berdiri tegak di aula sakral Gedung Nusantara, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan laporan pertanggungjawaban publik yang impresif dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Jumat (14/8/2026).
Menandai 21 bulan atau tepatnya 663 hari masa kepemimpinannya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sejak mengucap sumpah pada 20 Oktober 2024 silam, Kepala Negara memaparkan data kinerja Kabinet Merah Putih yang bergerak eksponensial. Pemerintahan baru tercatat telah mengeksekusi 121 kebijakan transformatif radikal, yang jika dikalkulasikan setara dengan menelurkan satu terobosan kebijakan setiap lima hari kerja demi mengurai benang kusut birokrasi yang mengendap puluhan tahun.
“Saya belum bisa mengatakan bahwa seluruh persoalan bangsa telah selesai, atau bahwa seluruh janji yang saya ucapkan telah tertunaikan. Belum. Tetapi kita telah buktikan bahwa dengan keberanian mengambil keputusan, masalah-masalah yang selama puluhan tahun dianggap terlalu rumit, dapat kita mulai selesaikan,” tegas Presiden Prabowo di hadapan para pimpinan lembaga tinggi negara dan duta besar negara sahabat.
Indikator keberhasilan paling radikal dari pembuktian data pemerintahan Prabowo berada di sektor agraria dan ketahanan pangan nasional. Di tengah kepungan krisis pangan global, konflik geopolitik internasional, serta ancaman siklus cuaca ekstrem El Nino 2026 yang diprediksi menjadi salah satu yang terdahulu paling dahsyat, Indonesia berhasil mendeklarasikan status aman pangan mandiri.
Target swasembada pangan makro yang dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional (RPJM) diproyeksikan baru tercapai dalam waktu empat tahun, berhasil diakselerasi dan dipatahkan hanya dalam kurun waktu satu tahun pertama.
Lompatan kuantum produksi gabah dan komoditas pokok nasional ini teperikan secara matematis melalui kebijakan hulu:
-
- Pembersihan Regulasi: Pemerintah menghapus secara massal 145 aturan dan birokrasi penyaluran pupuk yang selama ini menyumbat distribusi ke tingkat petani.
- Intervensi Harga: Untuk pertama kalinya dalam catatan sejarah ekonomi pertanian RI, harga eceran pupuk berhasil ditekan dan turun drastis sebesar 20 persen.
- Pemberdayaan Pasokan: Penurunan harga diikuti oleh peningkatan volume ketersediaan barang secara masif di tingkat tapak kelola pertanian akar rumput.
Menariknya, intervensi penurunan harga pupuk bagi rakyat ini tidak mengorbankan neraca keuangan korporasi milik negara. Data korporasi mencatat, keuntungan atau net profit PT Pupuk Indonesia (Persero) selaku BUMN jangkar justru mengalami lonjakan anomali finansial yang luar biasa mencapai 252,8 persen.
“Harga pupuk turun, volume bertambah untuk rakyat kita, tetapi keuntungan bagi PT Pupuk Indonesia naik 252,8 persen. Ini adalah akibat kerja tim yang membantu saya,” jelas Prabowo mengapresiasi kinerja menteri Kabinet Merah Putih yang bekerja tanpa mengenal hari libur nasional demi mengamankan the core and vital national interest.
Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa seluruh orkestrasi pembangunan yang berjalan selama 21 bulan terakhir bergerak di atas rel empat pedoman utama. Pertama, kepatuhan mutlak terhadap perintah konstitusi UUD NRI 1945. Kedua, perlindungan total terhadap pengelolaan kekayaan alam nasional (hilirisasi dan kedaulatan sumber daya). Ketiga, akselerasi mitigasi kesulitan riil masyarakat dalam tempo sesingkat-singkatnya. Serta keempat, orientasi kebijakan jangka panjang yang didedikasikan bagi masa depan anak cucu bangsa.
Menutup laporan nota anggarannya, kepala negara menegaskan komitmennya untuk menghabiskan sisa masa jabatan dengan intensitas kerja yang sama guna menuntaskan restrukturisasi ekonomi nasional, penguatan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pendirian Sekolah Rakyat di seluruh penjuru daerah.
t
